Macron mengkritik AS atas "akumulasi tarif baru yang tak berkesudahan", dan menggambarkan pendekatan tersebut "pada dasarnya tidak dapat diterima".

Davos, Swiss (Xinhua/Indonesia Window) – Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Selasa (20/1) mengatakan bahwa Uni Eropa (UE) "tidak perlu ragu" untuk menerapkan mekanisme antikoersi dalam menanggapi ancaman tarif Amerika Serikat (AS) terkait Greenland.

Macron menyampaikan pernyataan tersebut dalam pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Swiss. Menurutnya, Eropa harus "lebih realistis" dalam mempertahankan kepentingan-kepentingannya seiring meningkatnya persaingan global dan melemahnya tata kelola berbasis aturan.

Menanggapi soal meningkatnya ketegangan perdagangan, Macron mengkritik AS atas "akumulasi tarif baru yang tak berkesudahan", dan menggambarkan pendekatan tersebut "pada dasarnya tidak dapat diterima".

"Terlebih lagi ketika tarif digunakan sebagai alat untuk menekan kedaulatan teritorial," ujarnya.

Macron mendesak komitmen baru terhadap multilateralisme yang efektif, dengan mengatakan bahwa hukum internasional sedang diinjak-injak dan tata kelola kolektif melemah, menciptakan dunia yang semakin didominasi "tatanan bahwa pihak terkuatlah yang berkuasa."

Prancis menjadi ketua G7 tahun ini, tutur Macron, seraya berjanji akan memanfaatkan posisi tersebut untuk mendorong dialog yang jujur dan solusi praktis. Dia juga menyerukan kepada para mitra untuk menghindari perang dagang dan eskalasi proteksionisme yang "tidak akan memenangkan pihak mana pun".

Presiden AS Donald Trump pada Sabtu (17/1) mengatakan bahwa AS akan memberlakukan tarif 10 persen untuk semua barang dari Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia per 1 Februari mendatang terkait isu Greenland.

Tarif tersebut akan naik menjadi 25 persen pada 1 Juni, dan akan terus naik hingga kesepakatan mengenai pembelian Greenland oleh AS tercapai, kata Trump di media sosial.

Greenland, pulau terbesar di dunia, merupakan wilayah otonom di dalam Kerajaan Denmark, dengan Kopenhagen tetap mengendalikan urusan pertahanan dan kebijakan luar negerinya. Sejak kembali menjabat pada 2025, Trump telah berulang kali menyatakan minatnya untuk "menguasai" pulau tersebut.

Laporan: Redaksi